Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PPK22) merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, me...
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PPK22)
merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara
melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga
baru yang belum ada dalam BDKI (Basis Data Keluarga Indonesia) melalui
kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancarai kepala keluarga dan dilakukan
secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
Dalam rangka mensukseskan PPK22 Pemerintah
Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, gelar workshop PPK22 Kabupaten
Banjar, Kamis (6/10/2022) diAula-nya.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Sosial P3AP2KB
Kab Banjar yang diwakilkan oleh Sekretaris H Sukasto didampingi Kasi Analisis
Data dan Parameter Kependudukan Aisyah. Dalam sambutannya beliau mengatakan, Pemutakhiran
Pendataan Keluarga Tahun 2022 berlangsung sejak 1 September 2022 hingga 31
Oktober 2022, melibatkan 592 tenaga lapangan mulai manager pengelola tingkat kecamatan
sebanyak 11 orang, manager data 11 orang dan suvervisor tingkat desa sebanyak
99 orang dan kader pendata 471 orang.
“Langkah yang perlu kita lakukan adalah
memberikan pemahaman yang kuat kepada individu, keluarga dan masyarakat untuk
memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang
ada, bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan program
dari pemerintah pusat melalui implementasi program daerah yang sejalan dengan
program dari pemerintah pusat”, ungkap beliau.
Aisyah menambahkan, hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2021, Presiden RI Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024 dan tingkat prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada 2024.
.png)
