Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjar memfasilitasi kegiatan Penyus...
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjar memfasilitasi kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam Mendukung Pencepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kal-Sel, pada hari Rabu, 9/2/2022 di Aula Dinsos P3AP2KB Kab. Banjar.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kal-Sel dan diikuti oleh para peserta dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjar masing-masing sebanyak 1 orang Bidan pengelola Program KB di Puskesmas dan 1 orang Bidan yang memberikan pelayanan KB pasca salin.
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Banjar, Hj. Siti Hamidah menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang penguatan pengelolaan pelayanan KB, dan KB Pasca Persalinan dalam mendukung pencepatan penurunan stunting, meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi oleh pengelola, meningkatkan pembinaan pada tenaga kesehatan khususnya Tenaga Bidan di Kabupaten Banjar, serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan KB.
“Semoga kedepannya angka stunting di Kabupaten Banjar dapat ditekan dan capaian KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) lebih meningkat”, harapnya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kal-Sel, H. Ramlan dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan tersebut mengatakan “Bahwa dalam hal ini salah satu upaya pendukung dan arah kebijakan BKKBN yaitu dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kespro yang Komperhensif melalui peningkatan penggunaan Kontrasepsi khususnya KB Pasca Persalinan, BKKBN membuat inovasi melalui alokon yang lebih variatif yaitu tersedianya inserter IUD yang lebih panjang, agar dapat memudahkan pemasangan alokon pasca kelahiran, alokon implant 1 batang untuk 3 tahun, suntikan 1 ml untuk 3 bulan, serta Progestogen Only Pil untuk Ibu menyusui.”
Dalam kesempatan itu, H. Ramlan juga menyampaikan “Untuk para bidan bisa langsung mendapatkan alokon dari BKKBN dengan mengisi Form K-Nol bersama Penyuluh KB di kecamatan masing-masing.”
Selain kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam Mendukung Pencepatan Penurunan Stunting Tahun 2022, juga dilaksanakan kegiatan Pelayanan KB gratis melalui Mobil Unit Pelayanan KB yang pada hari itu melayani 5 Akseptor dari Kecamatan Martapura dengan jenis kontrasepsi berupa Implant.
.jpeg)
