Kabupaten Banjar sudah menjadi Kabupaten Layak sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan peringkat Pratama, selain kabupaten layak anak Kabupat...
Kabupaten Banjar sudah menjadi Kabupaten Layak sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan peringkat Pratama, selain kabupaten layak anak Kabupaten Banjar juga menjadi Pelopor Polres Ramah Anak pada tahun 2019 Tingkat Nasional.
Sehubungan dengan prestasi yang di dapat Kabupaten Banjar menjadi tujuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin khususnya Dinas PPPA Kab. Tapin untuk konsultasi dan sharing informasi yang berkenaan dengan elaborasi perda perlindungan perempuan dan perlindungan anak, Jumat (8/7/2022) di Aula Dinsos P3AP2KB Kab. Banjar.
Acara dibuka oleh Kapala Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Banjar Hj. Siti Hamidah di dampingi Kabid PPPA Dinsos P3AP2KB Kab. Banjar, Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Rohmini, Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Ina Wangsih.
Siti Hamidah mengatakan untuk Perda Kabupaten Layak Anak masih dalam proses, kita sudah lakukan beberapa pembahasan-pembahasan kemudian sudah ada naskah akademiknya yang disusun kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat dan pada saat penyusunan melibatkan seluruh stake holder yang ada di Kab. Banjar dan tidak kalah pentingnya melibatkan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar.
Meri menambahkan kota layak anak adalah satu bagian yang ada di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian kita sampaikan di tim propemperda bahwa untuk efisiensi tidak perlu banyak perda untuk mengatur pemberdayaan perempuan sendiri maupun perda yang mengatur layak anak sendiri. Akhirnya hasil diskusi bersepakat bahwa Perda Kota Layak Anak kita jadikan satu untuk perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang di dalamnya ada Kota Layak Anak.
“Proses ini sudah pada jawaban Bupati Bajar untuk Perda Kota Layak Anak bahwa agar dimasukkan untuk pemberdayaan perempuan, kita berikan masukan dan ada beberapa yang tertinggal yaitu program pembentukan Forum Anak di setiap kecamatan dan desa, pembentukan puspaga di kecamatan dan desa, pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap kecamatan dan desa, ini yang di tahun 2021 yang kita tambahkan untuk tambahan di tahun 2022 ini sekalian bahwa perdanya dalam proses dan ini sangat penting”, ucap Meri.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kaupaten Tapin dari Fraksi PKB H. Muchtar bersama rombongan, Kabid perlindungan perempuan, anak, data dan informasi Mawardi Dinas PPPA Kabupaten Tapin.
.png)
