Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 188.45/ 559 /KUM tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten B...
Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 188.45/ 559 /KUM tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten BanjarTahun 2019. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang disebut dengan ARG adalah anggaran yang memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
Kamis 3/2/2022 bertempat di di Aula BappedaLitbang Kab. Banjar Orientasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di gelar, di buka oleh Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar yang diwakilkan oleh Kabid PPPA Kabupaten Banjar Merilu Ripner acara di hadiri seluruh Kasubbag Perencanaan SKPD, Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Banjar, dalam acara tersebut selaku narasumber adalah Santi Endah Lestari Kepala Seksi Bagian Perencanaan Keuangan dan Kegiatan Dinas PPA Provinsi Kalimantan Selatan dan Dedy Nurmadi Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BappeLitbang Kabupaten Banjar.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan, “Upaya mewujudkan bersama kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi PUG sebagaimana arahan Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian analisis gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program atau kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program atau kegiatan, kapan dan bagaimana progam atau kegiatan akan dilakukan dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan analisis situasi atau analisis gender akan dapat mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut, Sehingga dengan penerapan analisis situasi atau analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir,”ucap Meri.
.png)
