BKKBN menerapkan sistem informasi yang yang lebih kekinian dan akuntabel yaitu aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang kini diubah me...
BKKBN menerapkan sistem informasi yang yang lebih kekinian dan akuntabel yaitu aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang kini diubah menjadi New SIGA, dimana aplikasi New SIGA ini akan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BANGGA KENCANA BKKBN.
Melalui New SIGA, BKKBN ingin membangun sistem data yang lebih baik di tahun tahun mendatang dengan sinkronisasi data basis keluarga Indonesia dan sistem informasi kependudukan, sinkronisasi ini menjadi salah satu fokus BKKBN selain juga mengintegrasikan data statistik rutin program Bangga Kencana supaya menjamin dan menjaga kerahasiaan individu.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar Hj. Siti Hamidah didampingi Kabid Pengendalian Penduduk Seger dan Kasi Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan Aisyah, dalam kegiatan Sosialisasi Pelatihan New Siga Bagi PKB/PLKB dan Faskes KB Se-Kabupaten Banjar yang diikuti oleh seluruh PKB/PLKB serta Faskes KB se-Kabupaten Banjar, Jum'at (26/3/2022).
"Semoga melalui pelatihan singkat ini dapat terbangun system data yang lebih baik lagi,"harap Hamidah.
Acara dilanjutkan dengan paparan narasumber yang dibawakan oleh Azwin Rakhman Diny dan Henny Cahyaning D dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, adapun materi yang disampaikan berupa teknis penggunaan New Siga dan cara pengisian formulir.
“Dari sisi pelaporan karena memang ada formulir-formulir yang baru yang dulu dikenal R/1 tentang laporan stok alat kontrasepsi dan R/2 peserta KB yang dilayani,"ujar Azwin.
Dijelaskannya, apa yang telah dilakukan oleh bidan, PKB/PLKB yang telah dialkukan pelayanan KB semua jenis alkon semua jenis alat kontrasepsi termasuk MOW dan MOP akan dilaporkan secara online oleh bidan melalui aplikasi New Siga dan laporan ini akan masuk ke server BKKBN Pusat, sedangkan BKKBN Provinsi hanya bisa memantau dan tidak bisa merubah laporan tersebut.
