Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republ...
Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI) akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HAN yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, baik yang dilakukan sebelum peringatan HAN, pada acara puncak maupun setelah HAN.
Tidak hanya kegiatan yang ditujukan bagi anak-anak, tetapi juga kegiatan yang ditujukan bagi mereka yang terlibat langsung dalam berinteraksi dengan anak, seperti orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya yang dekat dengan dunia anak.
Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan Kementerian PPPA sebelum peringatan HAN adalah penyusunan Suara Anak Indonesia Tahun 2022. Suara Anak Indonesia merupakan bentuk representasi aspirasi, kebutuhan, keinginan, bahkan kekhawatiran anak Indonesia dalam isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Suara Anak Indonesia (SAI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari puncak peringatan Hari Anak Nasional, dalam hal ini DinsosP3AP2KB Kab. Banjar bidang PPPA memfasilitasi Forum Anak Daerah (FAD) Kab. Banjar untuk melaksanakan Penyusunan Suara Anak Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jum'at 17/6/2022 siang, di Aula DinsosP3AP2KB Kab. Banjar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabid PPPA DinsosP3AP2KB Kab. Banjar, Merilu Ripner, Fasilitator FAD Kab. Banjar Saufi Ismail, Fasilitator FAD Kab. Banjar sekaligus alumni Forum Anak Nasional, Ketua FAD Kab. Banjar serta seluruh anggota FAD Kab. Banjar.
Meri menyampaikan "Perumusan masalah sepenuhnya dilakukan oleh anak-anak dibawah 17 tahun, jadi kami selaku penanggung jawab menyerahkan semua kepada FAD, setelah selesai baru kami masuk untuk untuk memberi pengarahan", jelasnya.
Adapun hasil perumusan masalah yang dikumpulkan kemudian dipilah menjadi 5 klaster baru untuk menjadi suara anak Kab. Banjar yaitu :
1. Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan
5. Perlindungan Khusus.
.png)
